ADIL Indonesia Journal

REFORMULASI RPP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN LAHAN REMPANG GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

2024-12-31T04:30:24+00:00

The uncertainty of the status of land ownership in Rempang Batam causes conflicts between the government and the local indigenous people. For this reason, this study aims to discuss the reformulation of the RPP for the Issuance of Rempang Land Management Certificates in order to realize Law Enforcement and Human Rights Protection by using normative juridical research methods using a legal approach, concepts and cases. The result of this study is that there are still many Rempang customary law communities whose rights have not been fulfilled in terms of recognition and existence of customary land to the maximum. Therefore, the government’s important role in this case is to issue customary land certificates to ensure customary land rights by MHA Rempang. The factors that caused the chaos between the government and MHA were due to first, the absence of local MHA approval related to the development of Rempang customary land; second, there is an act of Excessive Use Of Force that leads to violence against the local indigenous people; and third, the loss of the right to a sense of security. In resolving the Rempang conflict, it requires patience and cooperation between the government and customary law communities, it is necessary to socialize development projects by the government to local MHAs and make agreements between the two parties so that the rights of Indigenous Peoples remain protected and the Government needs to issue Rempang land management certificates to customary law communities.

ABSTRAK

Ketidakpastian status kepemilikan lahan Rempang Batam menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat setempat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang reformulasi RPP Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Lahan Rempang guna mewujudkan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi manusia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat hukum adat Rempang yang belum terpenuhi hak-haknya secara pengakuan dan keberadaan tanah adat secara maksimal. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam hal ini adalah menerbitkan sertifikat tanah adat guna terjaminnya hak-hak tanah adat oleh MHA Rempang. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kericuhan antara pihak pemerintah dengan MHA yaitu karena pertama, tidak adanya persetujuan MHA setempat terkait pembangunan tanah adat Rempang; kedua, terdapat tindakan Excessive Use Of Force berujung kekerasan pada masyarakat adat setempat; serta ketiga, hilangnya hak rasa aman. Dalam penyelesaian konflik Rempang ini membutuhkan kesabaran dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat, perlu adanya sosialisasi proyek pembangunan oleh pemerintah kepada MHA setempat dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya Hak Masyarakat Adat tetap terindungi serta Pemerintah perlu menerbitkan sertifikat pengelolaan lahan rempang kepada masyarakat hukum adat.

IMPLEMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCAPAIAN KINERJA

2024-07-21T02:21:20+00:00

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze the implementation of good governance and improve the understanding of all stakeholders components, the reality of performance achievement and law enforcement against the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia. Through this research, thoughts, doctrines, opinions, or concepts from previous research related to the object of research are obtained. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary laws. The results of the study show that the procedures and implementing mechanisms in the implementation of good governance and good governance function effectively and efficiently, national goals can be optimally achieved. Good governance must include the orientation of government competencies as well as the functioning of effective and efficient political and administrative structures and mechanisms. All stakeholder components about good governance by changing the pattern of public service from an elitist bureaucracy to a populist bureaucracy that is service-oriented and on the side of the interests of the community, starting from the central level ministries, to the level of local governments, such as districts/cities. Semarang Regency is transforming to create a good government. Implementation through the Semarang Regency Personnel and Human Resources Development Agency in improving the competence and performance of the State Civil Apparatus to create good governance in Semarang Regency.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders, realitas pencapaian kinerja dan penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Melalui penelitian ini, diperoleh pemikiran, doktrin, pendapat, atau konsep-konsep dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian bahwa prosedur dan mekanisme implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik berfungsi secara efektif dan efisien, tujuan nasional dapat tercapai optimal. Pemerintahan yang baik harus mencakup orientasi kompetensi pemerintahan serta fungsi struktur dan mekanisme politik dan administratif yang efektif dan efisien. Seluruh komponen stakeholders tentang pemerintahan yang baik dengan mengubah pola pelayanan publik dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis yang berorientasi pada pelayanan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, mulai Kementerian tingkat Pusat, sampai ke tingkat pemerintahan daerah, seperti Kabupaten/Kota. Kabupaten Semarang melakukan transformasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Implementasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang

ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM HUKUM POSITIF

2024-11-13T07:43:54+00:00

Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by the Semarang commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt and the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors.

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

IMPLEMENTASI HUKUM SERTA HAK ASASI MANUSIA AKIBAT ULAH KREAK YANG DIPELOPORI ANAK MUDA DI SEMARANG

2025-01-09T02:11:14+00:00

The presence of the young generation is something that is highly hoped for by the Indonesian people, as a driving force towards progress, but is their attitude a form of progress itself? Some time ago there was a stir in Semarang regarding the term kreak which was terrorizing residents, and this activity was a violation of the law and It turns out that the human rights violators are none other than young people themselves. Law is a tool to regulate how people's lives will run in the future and human rights are rights given by God to every human being and human rights cannot be revoked by anyone, so in this case it is included in the category of serious human rights violations, because several cases resulted in the death of victims, so can be said to be murder. This research was carried out using the case study method by reporting from several sources. Then, based on the results of my research, it turns out that the law and human rights violations of kreak in Semarang are caused by several influencing factors such as lack of attention from parents, wrong relationships, lack of religious education and the influence of social media.

ABSTRAK

Kehadiran generasi muda adalah hal yang sangat diharapkan bagi bangsa Indonesia, sebagai pendorong menuju kemajuan, namun apakah sikap mereka adalah bentuk dari kemajuan itu sendiri, beberapa waktu lalu di Semarang sempat dihebohkan mengenai istilah kreak yang meneror warga, dan kegiatan tersebut adalah sebuah pelanggaran hukum dan HAM yang ternyata pelanggarnya tidak lain adalah anak-anak muda itu sendiri. Hukum adalah sebuah alat untuk mengatur bagaimana kehidupan masyarakat akan berjalan nantinya dan HAM Adalah hak yang diberikan oleh tuhan kepada setiap manusia dan HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun, sehingga dalam kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, karena beberapa kasus mengakibatkan meninggalnya korban, sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus (case study)dengan melansir dari beberapa sumber. Lalu berdasarkan hasil dari penelitian saya, ternyata pelanggaran hukum dan ham dari kreak di Semarang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya perhatian dari orang tua, salahnya pergaulan, kurangnya pendidikan beragama dan pengaruh dari sosial media.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP STRATEGI GEOPOLITIK DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN DALAM MENGHADAPI TENTANG SENGKETA WILAYAH PERBATASAN

2025-01-09T02:10:13+00:00

Indonesia as the world's largest archipelagic state, faces various geopolitical challenges, particularly in managing territorial border disputes. With more than 17,000 islands and a strategic location between two oceans and two continents, Indonesia's border management involves legal, economic, social, and security dimensions. This paper analyzes Indonesia's geopolitical strategies in addressing territorial disputes through a juridical approach. The aspects discussed include the role of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), national legal policies, and diplomatic efforts to resolve conflicts peacefully. Additionally, the paper explores the impact of disputes on national security and interests, covering issues such as resource exploitation, strengthening border infrastructure, and geospatial technology. This analysis highlights the need for a holistic strategy integrating law, diplomacy, and domestic development to safeguard territorial sovereignty and promote regional stability.

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan geopolitik, khususnya dalam mengelola sengketa wilayah perbatasan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lokasi strategis di antara dua samudra serta dua benua, pengelolaan perbatasan Indonesia melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Makalah ini menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan melalui pendekatan yuridis. Aspek-aspek yang dibahas meliputi peran hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kebijakan hukum nasional, serta upaya diplomasi dalam menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, makalah ini mengeksplorasi dampak sengketa terhadap stabilitas keamanan dan kepentingan nasional, termasuk isu-isu seperti eksploitasi sumber daya alam, penguatan infrastruktur perbatasan, dan teknologi geospasial. Analisis ini menyoroti perlunya strategi holistik yang mengintegrasikan hukum, diplomasi, dan pembangunan domestik untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mempromosikan stabilitas kawasan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HABITAT KOMODO DI PULAU KOMODO LABUAN BAJO NUSA TENGGARA TIMUR

2025-04-23T03:22:45+00:00

Komodo Island in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), is home to the Komodo dragon (Varanus komodoensis), a protected rare species, one of the Seven Natural Wonders of the World. To maintain its preservation, given the threat to its habitat and the sustainability of its ecosystem. Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems and government policies related to the management of Komodo National Park. Several relevant laws and regulations are studied in this study through a descriptive-qualitative approach. The protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island, the designation of Komodo Island and its surrounding area as Komodo National Park is an important step in protecting this habitat, including the regulation of conservation areas, the supervision of human activities, and the restriction of tourist access to prevent environmental damage. As a result, various conservation regulations and policies are strictly enforced. There are various laws and regulations that support legal protection, there are still some problems in its implementation. Legal protection must be balanced with stricter surveillance efforts and increased public and tourist awareness of the importance of preserving nature. Violations of the law such as illegal logging, poaching, and environmentally damaging fishing activities require the cooperation of the government, local communities, and non-governmental organizations to improve the supervision and enforcement system. The legal protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island requires a comprehensive and integrated approach.

ABSTRAK

Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah rumah bagi komodo (Varanus komodoensis), spesies langka yang dilindungi, merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Untuk menjaga kelestariannya, mengingat ancaman terhadap habitatnya dan keberlanjutan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan yang dikaji dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo, penetapan Pulau Komodo dan wilayah sekitarnya sebagai Taman Nasional Komodo merupakan langkah penting dalam melindungi habitat ini, mencakup pengaturan wilayah konservasi, pengawasan aktivitas manusia, dan pembatasan akses wisatawan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai hasilnya, berbagai regulasi dan kebijakan konservasi diterapkan secara ketat. Terdapat berbagai peraturan per-undang-undangan yang mendukung perlindungan hukum, masih ada beberapa masalah dalam penerapannya. Perlindungan hukum harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya mempertahankan kelestarian alam. Pelanggaran pertauran per-undang-undangan seperti logging ilegal, perburuan liar, aktivitas perikanan yang merusak lingkungan memerlukan kerja sama peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan hukum habitat komodo di Pulau Komodo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

URGENSI CYBER LAW DALAM MENJAGA PRIVASI PASIEN DI RUMAH SAKIT ERA DIGITAL

2025-04-23T03:51:34+00:00

In the digital era, cyber crime has become one of the biggest problems in Indonesia, especially in hospital environments. The security and privacy of patient data in hospitals is an example of a very important aspect in the digitalization era. Implementing Cyber Law is the key to protecting sensitive patient data from the threat of data theft, illegal access and information leakage. This article discusses the application of Cyber Law in the hospital environment, including the protection of patient data which is regulated in several laws, such as Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Law Number 29 of 2004 concerning medical practice, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals to Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions (ITE).This research uses a qualitative method with a descriptive approach, analyzing how existing legal policies are implemented to maintain the confidentiality of patient data. The research results show that even though regulations are available, challenges such as a lack of understanding of the law by health workers, limited technological infrastructure, and the threat of cyber attacks are still the main challenges. Therefore, there is a need to increase education, strengthen security systems in each hospital, and collaborate between stakeholders to ensure patient data is protected in accordance with legal principles and medical ethics.

ABSTRAK

Di era digital, kejahatan siber telah menjadi salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia terutama di lingkungan rumah sakit. Keamanan dan Privasi data pasien di rumah sakit merupakaan salah satu contoh aspek yang sangat penting dalam era digitalisasi. Implementasi Cyber Law menjadi kunci untuk melindungi data sensitive pasien dari ancaman pencurian data, akses illegal, dan kebocoran informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum Cyber Law di lingkungan rumah sakit, termasuk perlindungan data pasien yang diatur dalam beberapa UU, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit hingga UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan Pendekatan deskriptif, menganalisis bagaimana kebijakan hukum yang ada diimplementasikan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun regulasi tersedia, tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum oleh tenaga Kesehatan, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan ancaman serangan siber masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu peningkatan edukasi, penguatan sistem keamanan di setiap rumah sakit, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan data pasien terlindungi sesuai dengan prinsip hukum dan etika medis.

MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL

2025-04-23T03:39:01+00:00

A holistic approach in environmental law offers a strategic paradigm to address increasingly urgent global challenges, such as climate change, deforestation, and transboundary pollution. This article emphasizes the importance of a comprehensive understanding of the interconnected ecological, social, and economic dimensions. By integrating analysis of international policies, national regulations, and local implementation. This qualitative approach research with a literature study design to analyze environmental law in this broad aspect analyzes that environmental law enforcement depends not only on policy, but also on cross-sectoral collaboration, community empowerment, and the application of evidence-based science. Ever-changing global dynamics. The recommendations included strengthening a progressive and innovative legal framework to ensure long-term sustainability. Environmental issues are one of the biggest challenges of the 21st century, which demands an adaptive, collaborative, and sustainable legal approach. Amid the complexity of national and international jurisdictions, various challenges arise, including weak law enforcement, capacity inequality between countries, and conflicts between economic and ecological interests. Through comparative studies and multidisciplinary approaches, this article identifies potential global solutions, such as strengthening international legal instruments, increasing community participation, and integrating environmental justice principles. The goal is to encourage a fairer, more inclusive, and sustainable legal framework for current and future generations.

ABSTRAK

Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan menawarkan paradigma strategis untuk mengatasi tantangan global yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lintas batas. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung. Dengan mengintegrasikan analisis terhadap kebijakan internasional, regulasi nasional, dan implementasi lokal. Penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis hukum lingkungan dalam aspek luas ini menganalisis penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan ilmu pengetahuan berbasis bukti. Dinamika global yang terus berubah. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan kerangka hukum yang progresif dan inovatif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Isu lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar abad ke-21, yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Di tengah kompleksitas yurisdiksi nasional dan internasional, berbagai tantangan muncul, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketimpangan kapasitas antarnegara, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Melalui kajian perbandingan dan pendekatan multidisipliner, artikel ini mengidentifikasi solusi global yang potensial, seperti penguatan instrumen hukum internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi prinsip keadilan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong kerangka hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.