Implementasi Nilai Pancasila sebagai Dasar Hukum Humanis Terhadap Karakter Bangsa
DOI:
https://doi.org/10.35473/rjh.v4i1.4327Keywords:
Pancasila, Nilai, Karakter BangsaAbstract
If we observe the existing legal system in Indonesia, there is a foundational legal principle that is deeply rooted in the country, namely Bhinneka Tunggal Ika, which means "Unity in Diversity." Within Bhinneka Tunggal Ika lies the emblem of Pancasila as the cornerstone of Indonesia's national legal foundation. The values contained in Pancasila are reflected in its five principles: religious values in the first principle, humanitarian values in the second, unity in the third, democracy in the fourth, and justice in the fifth principle. Thus, society believes that the character of the Indonesian nation is embodied in Pancasila. Thought can be seen as an effort to deeply and seriously reflect on the body of knowledge and the values of Pancasila that have developed in the implementation of education in the era of globalization, which are subsequently formulated into a concept or theory. Education in Indonesia is seen as being less grounded in character education based on Pancasila, and instead tends to prioritize or even boast of an education system that focuses merely on cognitive logical reasoning.
Abstrak
Jika memperhatikan hukum yang ada di Indonesia selama ini terdapat dasar hukum yang sangat melekat erat pada Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, Dimana dalam Bhinneka Tunggal Ika terdapat simbol Pancasila sebagai prasasti dasar hukum negara Indonesia. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 5 sila. Nilai keagamaan yaitu dalam sila 1, nilai kemanusiaan dalam sila 2, nilai persatuan dalam sila ke 3, nilai kerakyatan dalam sila 4 dan yang terakhir nilai keadilan dalam sila 5. Dengan demikian Masyarakat menganggap bahwa karakter bangsa Indonesia tercermin melalui Pancasila. Pemikiran dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk melakukan refleksi mendalam dan serius dalam menelaah ilmu pengetahuan serta nilai-nilai Pancasila yang berkembang dalam pelaksanaan pendidikan di era globalisasi, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah konsep atau teori. Pendidikan di Indonesia dianggap kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominankan atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka.
References
Arianto, Ismail. (2013). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik. Vol. 1 (2) 2337-5205.
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 71-80.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 330-339.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1).
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 191-200.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. International Journal ofBusiness, Economics and Law, 11(4).
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1).
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(3), 131-140.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(3), 71-80.
Saputra, I. G. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 2(1).
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 241-250.
